LUBUK LINGGAU — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau pada 17 Oktober 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau mendesak Pemerintah Kota Lubuk Linggau di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Rachmat Hidayat, M.I.Kom dan Wakil Wali Kota H. Rustam Effendi, S.H., untuk membuka evaluasi realisasi visi dan misi Linggau Juara secara transparan dan terukur.
HMI menegaskan bahwa perayaan hari jadi kota tidak boleh hanya dipenuhi seremoni dan klaim keberhasilan. Momentum ini harus menjadi ruang evaluasi untuk mengukur sejauh mana janji politik direalisasikan, bagaimana anggaran publik digunakan, serta apakah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Muhammad Ibnu Al-Kautsar selaku Wakil Sekretaris Umum Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Lubuk Linggau menegaskan bahwa pemerintah perlu menunjukkan capaian berdasarkan data yang dapat diuji, bukan sekadar menyampaikan narasi keberhasilan.
“Jangan sampai pemerintah sibuk merayakan hari jadi kota, sementara masyarakat masih mempertanyakan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan realisasi program yang dijanjikan. Ukuran keberhasilan bukan seberapa meriah perayaan, melainkan seberapa nyata manfaat kebijakan dirasakan masyarakat,” tegas Ibnu.
Sejumlah persoalan patut menjadi bahan evaluasi bersama. Pemberitaan mengenai kondisi GOR Sport Center yang dilaporkan terbengkalai dan mengalami kerusakan serta kritik terhadap perencanaan dan fasilitas Food Court Merdeka Juara menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan, pengawasan, dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas publik.
Di sektor pendidikan, program seragam sekolah gratis perlu disampaikan perkembangannya secara terbuka, mulai dari tahapan pengadaan hingga kepastian penyaluran kepada siswa. Sementara itu, dugaan pungutan liar terkait dana BOSP yang diberitakan melibatkan pegawai di lingkungan Disdikbud harus ditangani secara transparan dan objektif, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Persoalan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan Car Free Night (CFN) juga perlu dievaluasi, khususnya terkait akses kendaraan darurat. Setiap kebijakan ruang publik harus menjamin keselamatan masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal dan perubahan transfer ke daerah, pemerintah juga dituntut menjelaskan strategi penentuan prioritas anggaran. Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar, sementara setiap belanja publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sementara itu, Satrya S selaku Fungsionaris HMI Cabang Lubuk Linggau menegaskan bahwa hampir dua tahun jalannya pemerintahan Kota Lubuk Linggau dengan tagline Linggau Juara harus menjadi momentum evaluasi serius, bukan sekadar ruang untuk membangun citra keberhasilan. Pemerintah perlu berani mengukur kinerja berdasarkan realisasi janji politik, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah merasa cukup dengan menjalankan program dan mempublikasikan kegiatan, sementara masyarakat masih menunggu penyelesaian persoalan mendasar. Kami ingin melihat keberanian pemerintah membuka data, mengevaluasi kebijakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan.” tegas Satrya.
Menurutnya, kritik mahasiswa tidak boleh dipandang sebagai gangguan terhadap jalannya pemerintahan, melainkan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan kekuasaan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan tidak cukup hanya memberikan jawaban normatif tanpa diikuti tindakan konkret.
TIGA TUNTUTAN HMI CABANG LUBUK LINGGAU
1. BUKA RAPOR JANJI POLITIK DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIK!
Mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau membuka evaluasi realisasi visi dan misi Linggau Juara, termasuk capaian program prioritas, penggunaan anggaran, jumlah penerima manfaat, serta program yang belum terlaksana. Setiap klaim keberhasilan harus didukung data yang dapat diuji publik.
2. TUNTASKAN PERSOALAN RAKYAT DAN EVALUASI KINERJA OPD!
Mendesak pemerintah memprioritaskan perbaikan fasilitas publik, pemerataan infrastruktur, realisasi program pendidikan, kualitas pelayanan masyarakat, serta keselamatan dalam kegiatan publik. Setiap persoalan harus memiliki target penyelesaian dan batas waktu yang jelas, disertai evaluasi terhadap OPD yang bertanggung jawab.
3. PERKUAT PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK!
Mendesak Inspektorat dan DPRD Kota Lubuk Linggau menjalankan fungsi pengawasan secara substantif, memastikan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, serta mendorong pemeriksaan objektif terhadap setiap dugaan penyimpangan sesuai ketentuan hukum.
HMI Cabang Lubuk Linggau menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk menafikan program yang telah berjalan, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Satrya S menambahkan bahwa HMI tidak akan berhenti pada kritik dan pernyataan sikap apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah.
“Jika pemerintah tidak menunjukkan keterbukaan dan keseriusan dalam menjawab tuntutan masyarakat, HMI Cabang Lubuk Linggau siap menggelar aksi demonstrasi secara tertib dan konstitusional. Bagi kami, HUT ke-25 bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk menagih komitmen dan memastikan pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Menutup pernyataan sikapnya, Ibnu dan Satrya menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan pihak yang berhak mengetahui, mengawasi, mengkritik, dan menagih pertanggungjawaban pemerintah.
“Jika program berhasil, buka datanya. Jika belum selesai, jelaskan kendalanya. Jika ada dugaan penyimpangan, lakukan pemeriksaan sesuai hukum. Jangan meminta rakyat percaya pada keberhasilan yang tidak dibuka pertanggungjawabannya. Usia kota boleh bertambah, tetapi janji politik tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan realisasi,” tutupnya. (*)
