// Enam Ketua OKP Tegaskan Siap Kawal Penegakan Hukum
LUBUK LINGGAU — Aliansi Cipayung Plus Silampari menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada Polres Lubuk Linggau dalam aksi yang digelar Kamis, 10 September 2026. Aksi tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama antara Cipayung Plus Silampari dan Polres Lubuk Linggau.
Dalam pertemuan tersebut, Cipayung Plus Silampari mengapresiasi sikap terbuka dan responsif Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan, S.I.K., M.H. yang menerima aspirasi mahasiswa dan membuka ruang dialog untuk membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Kesepakatan tersebut mencakup komitmen untuk memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, objektif dan tidak pandang bulu, termasuk dalam pemberantasan narkotika, penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal, serta penertiban tempat hiburan yang terbukti melanggar ketentuan hukum.
Cipayung Plus Silampari menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada dokumen kesepakatan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Akbar Adi Guna: Ruang Dialog Harus Dijaga
Ketua Cabang HMI, Akbar Adi Guna, mengapresiasi langkah Kapolres Lubuk Linggau yang membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa.
Menurutnya, dialog antara mahasiswa dan kepolisian merupakan bagian penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara masyarakat sipil dan institusi penegak hukum.
“Kami mengapresiasi Kapolres Lubuk Linggau yang mau membuka ruang dialog dan menerima aspirasi kami. Bagi kami, ini merupakan langkah positif yang harus dijaga dan ditindaklanjuti,” ujar Akbar.
Namun, ia menegaskan bahwa fungsi kontrol mahasiswa tetap harus berjalan.
“Kami tidak ingin berhenti pada dialog. Apa yang sudah disepakati harus dikawal dan dilihat implementasinya di lapangan,” katanya.
Pirman Ramadandi: Penegakan Hukum Harus Tanpa Tebang Pilih
Ketua Cabang GMNI, Pirman Ramadandi, menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
Ia mengatakan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar berlaku secara adil dan tidak membedakan latar belakang seseorang maupun kelompok.
“Kami mendorong Polres Lubuk Linggau untuk terus memperkuat penegakan hukum yang profesional dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Pirman.
Menurutnya, kesepakatan bersama tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Rendy Dharma Putra: Jangan Hanya Berhenti pada Seremonial
Ketua PC SAPMA PP, Rendy Dharma Putra, mengatakan bahwa kesepakatan yang telah dibangun harus menghasilkan perubahan nyata.
“Kami mengapresiasi komitmen yang disampaikan Kapolres. Tetapi tentu masyarakat akan menunggu hasilnya. Jangan sampai kesepakatan hari ini hanya menjadi seremonial tanpa tindak lanjut,” ujar Rendy.
Ia menambahkan, SAPMA PP bersama elemen Cipayung Plus Silampari akan terus melakukan pengawalan terhadap perkembangan dari setiap poin yang telah disepakati.
Tomi Hendra: Pemberantasan Narkotika Harus Menyentuh Jaringan
Ketua KAMMI Daerah Silampari, Tomi Hendra, memberikan perhatian khusus terhadap persoalan narkotika.
Menurutnya, pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku yang berada di tingkat bawah.
“Kami berharap pemberantasan narkotika tidak hanya berhenti pada pengguna atau pengedar di lapangan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana jaringan dan bandar dapat diungkap secara profesional berdasarkan bukti dan proses hukum,” kata Tomi.
Ia menilai komitmen Polres Lubuk Linggau dalam persoalan narkotika harus terus dikawal agar memberikan dampak nyata terhadap keamanan masyarakat.
Wahyudi Pratama: Kepercayaan Publik Harus Dijawab dengan Kinerja
Ketua Cabang IMM, Wahyudi Pratama, menilai keterbukaan kepolisian dalam menerima aspirasi mahasiswa merupakan hal yang patut diapresiasi.
Namun, menurutnya, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi, tetapi harus dijawab melalui kinerja.
“Kami menghargai keterbukaan Kapolres dalam menerima aspirasi. Sekarang tantangannya adalah bagaimana komitmen itu diterjemahkan menjadi kerja nyata dan dapat dirasakan masyarakat,” ujar Wahyudi.
Ia juga menegaskan bahwa Cipayung Plus Silampari akan tetap kritis apabila ditemukan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Firmansyah Ababil: Kesepakatan Adalah Awal Pembuktian
Sementara itu, Ketua DPC PERMAHI Lubuk Linggau, Firmansyah Ababil, menegaskan bahwa lahirnya kesepakatan bersama harus dilihat sebagai awal dari proses pembuktian.
Menurut Firmansyah, mahasiswa tidak sedang mencari konflik dengan kepolisian, tetapi ingin memastikan supremasi hukum benar-benar berjalan.
“Kami mengapresiasi sikap Kapolres yang membuka ruang dialog dan menyepakati sejumlah komitmen bersama. Tetapi perlu ditegaskan, kesepakatan ini bukan titik akhir. Ini adalah awal pembuktian,” kata Firmansyah.
Ia menegaskan bahwa PERMAHI bersama Cipayung Plus Silampari akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif.
“Kalau ada langkah baik, tentu kami apresiasi. Kalau komitmen dijalankan, kami dukung. Tetapi kalau ada poin yang tidak dilaksanakan, tentu fungsi kontrol kami tetap berjalan. Kritik bukan berarti permusuhan terhadap institusi,” tegasnya.
Firmansyah juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan equality before the law, transparansi dan akuntabilitas.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara profesional. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar bekerja, siapa pun yang berhadapan dengannya,” ujarnya.
Cipayung Plus: Komitmen Sudah Dibuat, Pengawalan Dimulai
Enam organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Silampari sepakat bahwa komunikasi dan dialog dengan Polres Lubuk Linggau harus tetap dibangun secara konstruktif.
Di sisi lain, fungsi kontrol sosial mahasiswa tidak boleh hilang. Setiap perkembangan dari kesepakatan yang telah dibuat akan menjadi bagian dari pengawalan bersama.
Cipayung Plus Silampari menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan ruang kepada Polres Lubuk Linggau untuk menjalankan komitmen tersebut, sembari tetap melakukan pemantauan secara kritis dan objektif.
Bagi Cipayung Plus Silampari, apresiasi diberikan atas ruang dialog yang telah dibuka Kapolres Lubuk Linggau. Namun, ukuran keberhasilan kesepakatan bukan terletak pada penandatanganannya, melainkan pada tindakan nyata dan dampaknya bagi masyarakat.
Kesepakatan telah dibuat. Komitmen telah disampaikan. Kini, Cipayung Plus Silampari menyatakan siap mengawal pembuktiannya. ***
