LUBUK LINGGAU — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau mempertanyakan penanganan dugaan pungutan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOSP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau, Kamis (20/08/2026).
HMI mendesak Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tidak sekadar melakukan klarifikasi, melainkan menuntaskan persoalan secara transparan dan tuntas agar tidak berakhir tanpa kejelasan.
Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sebelumnya mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Di lokasi ditemukan sejumlah amplop, dan beberapa kepala sekolah serta oknum Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut dimintai keterangan. Namun, Kejari menyatakan tindakan itu bukan Operasi Tangkap Tangan melainkan klarifikasi, dan penanganan laporan diserahkan kepada Inspektorat Kota Lubuk Linggau.
Merespons hal tersebut, HMI Cabang Lubuk Linggau mempertanyakan urgensinya. Jika tidak ada persoalan serius, mengapa dilakukan pemeriksaan? Jika ditemukan barang bukti berupa amplop, apa hasil penelusurannya?
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat proses di awal yang terlihat serius, tetapi setelah itu persoalannya menjadi kabur,” ujar Fungsionaris HMI Cabang Lubuk Linggau, Satrya S, mewakili Ketua Umum HMI Cabang Lubuk Linggau, Akbar Adi Guna.
HMI menekankan, jika tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan secara terbuka dasar dan hasil pemeriksaannya. Sebaliknya, jika ada indikasi pelanggaran hukum, penanganan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif.
Dua Desakan HMI
Pertama, mendesak Kejari Lubuk Linggau membuka secara transparan hasil pemeriksaan, status barang bukti, keterangan pihak yang diperiksa, serta alasan penyerahan penanganan kepada Inspektorat.
Kedua, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, Kejari tidak berhenti pada klarifikasi administratif dan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
HMI juga meminta Pemerintah Kota Lubuk Linggau mengambil langkah tegas terhadap setiap oknum yang terbukti menyalahgunakan dana pendidikan, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
Ultimatum Aksi
HMI Cabang Lubuk Linggau memberikan ultimatum: jika tidak ada penjelasan transparan dan tindak lanjut yang jelas, HMI bersama seluruh kadernya siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di halaman Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau.
“Dana pendidikan menyangkut kepentingan sekolah dan peserta didik. Prosesnya harus transparan dan tuntas. Jangan keras di awal, lembek di tengah, lalu hilang tanpa kejelasan di akhir,” tegas Satrya.
HMI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terang apa yang sebenarnya ditemukan, bagaimana status hukumnya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terbukti terjadi pelanggaran. (*)
