Cipayung Plus Lubuk Linggau Sampaikan Manifesto Perjuangan, Seluruh Ketua Organisasi Kompak Soroti Persoalan Daerah dan Nasional
Lubuk Linggau – Organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Lubuk Linggau, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP), serta Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), secara bersama-sama menyampaikan Manifesto Perjuangan yang memuat berbagai persoalan strategis daerah maupun nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Manifesto tersebut merupakan hasil konsolidasi, kajian lapangan, dan diskusi bersama yang berangkat dari berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat. Mulai dari persoalan distribusi BBM, pengelolaan sampah, infrastruktur jalan dan penerangan umum, hingga evaluasi terhadap sejumlah kebijakan strategis nasional yang dianggap perlu mendapat perhatian publik.
HMI: Mahasiswa Harus Menjadi Corong Aspirasi Masyarakat
Ketua HMI Cabang Lubuk Linggau, Akbar Adi Guna, mengatakan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami melihat langsung bagaimana masyarakat mengeluhkan antrean BBM yang panjang, kondisi jalan yang rusak, hingga persoalan kebersihan kota. Sebagai organisasi mahasiswa, HMI berkewajiban menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti. Manifesto ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami terhadap masyarakat.”
Menurutnya, mahasiswa harus hadir sebagai jembatan antara suara rakyat dan pengambil kebijakan agar berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak diabaikan.
PMII: Pemerintah Harus Lebih Responsif terhadap Keluhan Masyarakat
Ketua PMII Cabang Lubuk Linggau, Muhammad Arka, menilai masih banyak persoalan publik yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah.
“Banyak persoalan yang sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima kritik, tetapi menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan kami bukan mencari kesalahan, melainkan mendorong perbaikan yang nyata.”
Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
IMM: Kebijakan Publik Harus Berorientasi pada Kemaslahatan Rakyat
Ketua IMM Cabang Lubuk Linggau, Wahyudi Pratama, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah pada dasarnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Setiap kebijakan publik harus memberikan manfaat nyata kepada rakyat. Ketika masih ditemukan persoalan mendasar seperti sampah, jalan rusak, penerangan jalan yang tidak berfungsi, dan distribusi BBM yang belum optimal, maka sudah menjadi tugas kami untuk mengingatkan pemerintah agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat.”
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari program yang diluncurkan, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
KAMMI: Aspirasi Disampaikan Berdasarkan Kajian dan Data
Ketua KAMMI Daerah Lubuk Linggau, Tomi Hendra, menjelaskan bahwa seluruh tuntutan yang tertuang dalam manifesto disusun berdasarkan fakta lapangan dan hasil kajian yang mendalam.
“Kami tidak ingin gerakan mahasiswa hanya dipandang sebagai aksi turun ke jalan. Di balik manifesto ini ada proses pengumpulan data, diskusi, dan kajian yang panjang. Karena itu, setiap poin yang kami sampaikan memiliki dasar argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap kebijakan nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran negara.
GMNI: Pembangunan Harus Berpihak kepada Daerah yang Membutuhkan
Ketua GMNI Cabang Lubuk Linggau, Pirman Rahmadandi, menilai bahwa pembangunan nasional harus berpijak pada prinsip keadilan sosial.
“Ketika negara mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program nasional, maka publik berhak memastikan bahwa penggunaannya benar-benar tepat sasaran. Kami berpandangan bahwa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T harus memperoleh perhatian lebih besar dalam prioritas pembangunan nasional.”
Menurutnya, evaluasi terhadap program-program nasional tidak boleh dianggap sebagai bentuk penolakan, melainkan bagian dari upaya memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
SAPMA PP: Kritik adalah Bentuk Kepedulian terhadap Daerah
Ketua SAPMA PP Cabang Lubuk Linggau, Rendi Darma Putra, mengatakan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa dan pemuda merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah.
“Kami ingin menegaskan bahwa apa yang kami lakukan bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap kemajuan Kota Lubuk Linggau. Kritik yang konstruktif harus dipandang sebagai energi untuk memperbaiki keadaan.”
Ia berharap pemerintah dapat melihat manifesto tersebut sebagai masukan yang lahir dari kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
PERMAHI: Manifesto Disusun Berdasarkan Eksaminasi dan Analisis Yuridis
Sementara itu, Ketua DPC PERMAHI Lubuk Linggau, Firmansyah Ababil, menjelaskan bahwa PERMAHI berperan sebagai analisator yuridis dalam penyusunan Manifesto Perjuangan.
“Manifesto Perjuangan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Lubuk Linggau. PERMAHI mengambil peran dalam melakukan eksaminasi dan analisis yuridis terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan agar setiap tuntutan yang disampaikan memiliki dasar hukum yang kuat.”
Firmansyah menegaskan bahwa salah satu isu daerah yang menjadi perhatian utama adalah persoalan distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang dan kemacetan lalu lintas.
“Perlu kami luruskan bahwa kami tidak menuntut penurunan harga BBM. Fokus kami adalah evaluasi terhadap sistem distribusi BBM yang menyebabkan antrean panjang, kemacetan lalu lintas, terhambatnya aktivitas masyarakat, dan kerugian waktu produktif warga. Persoalan ini harus diselesaikan secara serius karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.”
Selain itu, Firmansyah menjelaskan bahwa Cipayung Plus juga menyoroti berbagai persoalan daerah lainnya seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, kondisi jalan rusak dan berlubang, lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi, serta penegakan aturan terhadap tempat hiburan malam yang beroperasi tidak sesuai ketentuan.
Di tingkat nasional, lanjutnya, mahasiswa juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Kami tidak menolak tujuan dari MBG maupun KDKMP. Namun sebagai bagian dari masyarakat akademik, kami memiliki kewajiban untuk mengevaluasi setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Pertanyaan yang kami ajukan adalah apakah prioritas anggaran tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan daerah-daerah yang masih menghadapi persoalan mendasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah 3T.”
Menurut Firmansyah, pembangunan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan distributif, sehingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar mendapatkan perhatian yang proporsional dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Kami berpandangan bahwa evaluasi terhadap MBG dan KDKMP penting dilakukan agar pelaksanaannya benar-benar efektif, transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.”
Komitmen Bersama Mengawal Kepentingan Rakyat
Melalui Manifesto Perjuangan tersebut, seluruh organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Lubuk Linggau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan publik secara independen, kritis, dan konstruktif.
Mereka berharap DPRD Kota Lubuk Linggau, Pemerintah Kota Lubuk Linggau, serta pemerintah pusat dapat menjadikan manifesto tersebut sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kebijakan, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami boleh berbeda organisasi, tetapi kami memiliki tujuan yang sama: memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengawal kebijakan publik, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai amanat konstitusi serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” *
