Lubuk Linggau (Sriwijaya Terkini) – Gerakan Suara Manusia Peduli Amanah Undang Undang (GSUU) desak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Lubuk Linggau paparkan pada masyarakat terkait proses dan hasil perjalanan dinas, Jumat (4/7/25).
Herman Sawiran sebagai koordinator GSUU menyampaikan bahwa sangat prihatin dengan kondisi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sekretariat DPRD kota Lubuk Linggau khususnya persoalan perjalanan dinas.
“Saya minta ketua DPRD Paparkan kepada publik, hasil perjalanan dinas dan silahkan ditempelkan di Mading DPRD tentang absensi dan apa saja aktivitas nya. Apalagi ini ada temuan dokumen perjalanan dinas dilakukan di hari libur nasional,” ujarnya saat diwawancarai melalui telepon WhatsApp.
Lebih lanjut Herman menyampaikan bahwa temuan BPK tahun 2023 dijadikan acuan evaluasi agar tidak terjadi lagi kejadian serupa dan adanya transparansi ke publik mengenai hasil perjalanan dinas.
“Kami minta DPRD menjelaskan mengenai bahwa jika dalam satu minggu hanya ada dikantor di hari Senin dan saat ada rapat paripurna atau kegiatan penting lainnya. Apakah ada dasar hukum jika hari Selasa sampai dengan Jumat itu dilakukan perjalanan dinas, baik itu Permendagri dan aturan hukum lainnya,” tegas aktivis 98 yang getol dalam aksi demo sampai sekarang.
Masih kata Herman, bahwa seringkali rapat DPRD molor bahkan ditunda, padahal membahas agenda penting.
“Saya menghimbau agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, bisa jadi saya akan turun demo walaupun usia sudah tidak muda lagi,” tutupnya. (Surya)
