LUBUKLINGGAU – Dugaan tindakan sepihak manajemen Cafe Cia Eatery Lubuklinggau terhadap salah seorang karyawannya menjadi catatan serius dalam persoalan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Persoalan ini bukan semata-mata tentang perbedaan nominal gaji, melainkan menyangkut dugaan pengingkaran kesepakatan kerja, ketidakjelasan status hubungan kerja, serta kebijakan manajemen yang diduga dilakukan tanpa persetujuan pekerja.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum mulai bekerja, pihak manajemen telah menyepakati besaran upah sebesar Rp3.900.000 per bulan melalui komunikasi WhatsApp. Pada bulan pertama, karyawan menerima Rp2.015.000 karena baru bekerja selama 18 hari. Bahkan, slip gaji yang diterbitkan telah mencantumkan nominal gaji penuh sebesar Rp3,9 juta.
Namun, persoalan muncul pada bulan kedua. Tanpa adanya kesepakatan perubahan antara kedua belah pihak, upah yang diterima justru turun menjadi Rp2.100.000. Tidak berhenti di situ, posisi dan jabatan karyawan tersebut juga disebut mengalami penurunan secara sepihak.
Ironisnya, sejak awal bekerja, karyawan yang bersangkutan telah meminta kontrak kerja sebagai bentuk kepastian hukum. Akan tetapi, hingga kurang lebih dua bulan masa kerja, pihak manajemen belum juga memberikan dokumen perjanjian kerja sebagaimana diminta.
Persoalan semakin serius setelah karyawan yang bersangkutan bertemu langsung dengan pihak manajemen untuk membicarakan haknya. Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen disebut menyatakan kesediaannya untuk membayarkan kekurangan upah. Namun, dengan syarat, karyawan tersebut berhenti atau resign dari pekerjaannya dan kini karyawan tersebut telah kehilangan pekerjaannya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ahmad J Prayogi, Aktivis Lintas Pemuda Silampari, menilai bahwa tindakan manajemen yang diduga mengubah kesepakatan pengupahan tanpa persetujuan pekerja merupakan persoalan serius yang tidak boleh dinormalisasi dalam praktik hubungan industrial.
“Perusahaan memang memiliki kewenangan dalam mengatur operasional dan manajemen internal. Namun, kewenangan tersebut bukan legitimasi untuk mengubah kesepakatan kerja secara sepihak. Jika sejak awal telah disepakati upah Rp3,9 juta, maka harus ada dasar hukum dan persetujuan yang jelas ketika terjadi perubahan. Jangan sampai perusahaan merasa memiliki kuasa mutlak, sementara pekerja diposisikan hanya sebagai pihak yang harus menerima setiap keputusan,” tegas Yogi.
Ia menambahkan, persoalan tersebut patut diuji berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 88A yang menegaskan kewajiban pengusaha membayarkan upah sesuai kesepakatan. Sementara itu, ketentuan mengenai PKWT juga mengatur kewajiban pembuatan perjanjian kerja secara tertulis.
“Ini yang menjadi pertanyaan serius. Ketika seorang pekerja memperjuangkan haknya atas upah yang sebelumnya telah disepakati, manajemen menyatakan bersedia membayarkan kekurangannya, tetapi kemudian pekerja tersebut justru diberhentikan. Apa dasar pemberhentiannya? Apakah ada pelanggaran yang dilakukan pekerja? Ataukah pemberhentian tersebut berkaitan dengan keberaniannya menuntut hak yang memang menjadi kewajibannya untuk diperjuangkan?” tegas Yogi.
Atas persoalan tersebut, Lintas Pemuda Silampari menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak manajemen menunjukkan dasar kebijakan perubahan jabatan dan posisi karyawan, termasuk apakah perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.
2. Mendesak perusahaan memberikan kejelasan status hubungan kerja dan memenuhi kewajiban administratif ketenagakerjaan, termasuk dokumen perjanjian kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meminta Dinas Ketenagakerjaan dan instansi pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan pengupahan dan administrasi hubungan kerja di Cafe Cia Eatery Lubuklinggau.
4. Mendesak Dinas Ketenagakerjaan untuk memanggil pihak manajemen Cafe Cia Eatery Lubuklinggau serta melakukan pemeriksaan dan verifikasi menyeluruh terhadap administrasi ketenagakerjaan, kepatuhan terhadap regulasi hubungan industrial, serta mengoordinasikan pemeriksaan aspek perizinan dan legalitas operasional usaha dengan instansi teknis yang berwenang.
5. Mendesak DPRD Kota Lubuklinggau, untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, turun langsung meninjau persoalan tersebut, serta memfasilitasi audiensi guna memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami akan membawa persoalan ini ke Dinas Ketenagakerjaan dan meminta pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan. Jangan sampai ada preseden buruk bahwa pekerja yang berani mempertanyakan haknya justru harus kehilangan pekerjaan. Hak pekerja bukan bentuk kemurahan hati perusahaan, melainkan kewajiban yang dilindungi undang-undang,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dunia usaha tidak boleh menjadikan relasi kuasa antara perusahaan dan pekerja sebagai instrumen untuk mengabaikan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
“Perusahaan boleh memiliki kebijakan, tetapi kebijakan tidak boleh melampaui hukum. Pekerja bukan pihak yang bisa diperlakukan sesuka hati. Ketika kesepakatan dilanggar dan hak dipertanyakan, perusahaan harus hadir dengan argumentasi serta pertanggungjawaban, bukan sekadar keputusan sepihak.”
Lintas Pemuda Silampari menegaskan akan mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan hukum dan pemenuhan hak pekerja. Sebab, persoalan ini bukan hanya tentang nasib satu orang karyawan, melainkan tentang bagaimana hukum dan martabat pekerja dihormati dalam praktik dunia usaha di Kota Lubuklinggau.
