LUBUKLINGGAU – Pengadaan dan pemasangan Traffic Light Solar Cell Wireless pada Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan. Proyek senilai sekitar Rp500 juta tersebut dipertanyakan setelah muncul perbedaan mencolok antara nilai pengadaan dengan estimasi harga komponen dan pekerjaan berdasarkan analisis awal yang disampaikan kepada redaksi.
Paket pengadaan dengan kode lelang 10087233000 itu tercatat memiliki nilai pagu Rp499.924.774,17 dan HPS Rp500 juta. Pekerjaan berlokasi di Simpang Empat Kelurahan Simpang Priuk dengan volume empat titik pemasangan.
Dalam bahan analisis yang diterima redaksi, nilai komponen dan pekerjaan diperkirakan sekitar Rp80 juta. Jika estimasi tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan spesifikasi dan cakupan pekerjaan yang setara, terdapat selisih sekitar Rp420 juta dari nilai anggaran proyek.
Perbedaan itu menjadi dasar munculnya dugaan ketidakwajaran harga atau mark-up dalam pengadaan. Namun, angka tersebut belum dapat disebut sebagai kerugian keuangan negara karena belum didasarkan pada hasil audit atau pemeriksaan resmi lembaga berwenang.
Sorotan terhadap proyek tersebut juga menyangkut kesesuaian spesifikasi barang yang dipasang. Sejumlah komponen yang perlu diperiksa antara lain tiang galvanis, panel surya, baterai, rumah lampu LED dan wireless controller.
Persoalannya bukan semata-mata membandingkan harga barang di pasaran dengan nilai kontrak. Pemeriksaan perlu melihat spesifikasi teknis, kapasitas perangkat, volume pekerjaan, biaya instalasi, pajak, garansi serta komponen pendukung lainnya.
Jika terdapat perbedaan antara spesifikasi dalam kontrak dengan barang yang benar-benar dipasang, kondisi tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan.
Termasuk dugaan penurunan spesifikasi lebih dari 30 persen yang disebut dalam bahan analisis awal. Persentase tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan pencocokan dokumen kontrak dengan kondisi fisik di lapangan.
Aktivis Lubuklinggau, Syarip, meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, menelusuri proses pengadaan tersebut. Ia menilai pemeriksaan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
Syarip juga mendesak agar pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam kegiatan tersebut, mulai dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dimintai keterangan.
Menurut dia, pemeriksaan harus mencakup dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), survei harga pasar, penetapan spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, nilai kontrak hingga pembayaran pekerjaan.
Ia meminta aparat tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga melakukan pengecekan fisik terhadap empat titik pemasangan Traffic Light Solar Cell Wireless tersebut.
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kewajaran harga dan kesesuaian spesifikasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum atau pembayaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebenarnya, hal itu dapat menjadi bahan pendalaman aparat penegak hukum.
Ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pasal pidana tentu harus didasarkan pada terpenuhinya unsur hukum dan alat bukti, bukan semata-mata perbedaan estimasi harga.
Sebelumnya, redaksi MolaNews.com juga telah menyiapkan surat konfirmasi tertulis Nomor 019/RED-LV/III/2026 yang memuat permintaan penjelasan mengenai nilai pengadaan, spesifikasi teknis, RAB, HPS serta dokumen kontrak pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai sejumlah pertanyaan tersebut.
Sumber : Molah News.Com
