MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN — Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, Hazam, bersama PH Kenny dan saksi berinisial DR, turun langsung ke Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, untuk melakukan pemantauan dan pendalaman terkait laporan Abdul Lutfi ke Polda Sumatera Selatan tertanggal 13 November 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan/atau dugaan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan pihak terlapor berinisial MANTO dan kawan-kawan.
Persoalan ini juga menyoroti dugaan perusakan lahan milik Abdul Lutfi yang berdasarkan keterangannya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00631 dengan luas 2.500 meter persegi, berlokasi di Desa Kartamulia, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
DUGAAN 500 POHON KARET DAN KAYU HUTAN DITEBANG
Berdasarkan uraian dalam laporan, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis, 22 Oktober 2026, sekitar pukul 16.00 WIB.
Abdul Lutfi menerangkan bahwa ketika dirinya mengecek lahan miliknya, ia mendapati sejumlah pekerja diduga sedang melakukan penebangan pohon karet dan kayu hutan menggunakan parang serta gergaji mesin.
Dalam keterangannya, jumlah pohon yang diduga ditebang mencapai kurang lebih 500 batang.
Korban kemudian menegur salah seorang pekerja bernama Amir bin Saad dan mempertanyakan siapa yang memerintahkan penebangan tersebut. Menurut uraian laporan, pekerja itu menyebut nama Manto dan pihak lainnya.
Atas kejadian tersebut, Abdul Lutfi menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan peristiwa itu kepada Polda Sumatera Selatan.
HAZAM TURUN LANGSUNG, MANTO DAN KAWAN-KAWAN MEMBANTAH
Tidak berhenti pada laporan yang telah disampaikan, Hazam bersama PH Kenny dan saksi DR mendatangi Desa Kartamulia untuk meminta klarifikasi secara langsung.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menemui Kepala Desa Kartamulia berinisial AD di kediamannya. Pertemuan itu kemudian menghadirkan Manto dan pihak-pihak terkait untuk dimintai penjelasan mengenai laporan Abdul Lutfi.
Dalam kesempatan tersebut, Hazam bersama PH Kenny mempertanyakan secara langsung duduk persoalan dan kebenaran peristiwa yang telah dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan.
Manto dan pihak-pihak yang hadir secara tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa keterangan dalam laporan Abdul Lutfi tidak benar sebagaimana yang dituduhkan.
Pihak Manto dan kawan-kawan juga menyampaikan rencana untuk menempuh langkah hukum berupa laporan balik ke Polsek Gelumbang maupun Polres Muara Enim dalam waktu dekat apabila mereka menilai terdapat laporan atau keterangan yang tidak benar dan memenuhi unsur pelanggaran hukum.
HAZAM: JANGAN ADA YANG MERASA KEBAL HUKUM!
Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, Hazam, menegaskan bahwa persoalan ini harus dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai muncul kesimpangsiuran informasi yang justru memperkeruh keadaan dan merugikan salah satu pihak.
“Kami turun langsung bukan untuk membenarkan salah satu pihak secara membabi buta. Kami ingin persoalan ini terang, siapa yang benar dan siapa yang salah harus dibuktikan berdasarkan fakta, saksi, alat bukti, serta proses hukum yang berlaku.”
Hazam juga menegaskan bahwa apabila benar terdapat penebangan pohon tanpa hak, dugaan perusakan lahan, maupun tindak kekerasan, maka aparat penegak hukum harus mengusutnya secara serius dan profesional.
“Jangan sampai persoalan hak atas tanah dan dugaan tindak pidana seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, silakan tempuh jalur hukum. Tetapi jangan membuat tuduhan tanpa dasar. Semua pihak harus siap mempertanggungjawabkan keterangannya di hadapan hukum,” tegas Hazam.
LBH PETA DESAK POLDA SUMSEL BERTINDAK PROFESIONAL DAN TRANSPARAN
DPD LBH PETA Sumatera Selatan meminta Polda Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti laporan Abdul Lutfi secara profesional, objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.
Pemeriksaan terhadap para pihak, saksi-saksi, dokumen kepemilikan tanah, serta bukti-bukti terkait dugaan penebangan pohon harus dilakukan secara menyeluruh.
Di sisi lain, bantahan Manto dan kawan-kawan juga harus menjadi bagian dari proses klarifikasi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesimpulan sepihak.
Hazam menegaskan, LBH PETA Sumatera Selatan akan terus mengawal persoalan ini sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Negara ini negara hukum, bukan negara siapa yang paling kuat atau siapa yang paling berani. Jangan ada intimidasi, jangan ada rekayasa, dan jangan ada kriminalisasi. Buktikan semuanya melalui proses hukum yang adil. Kebenaran harus ditegakkan, bukan dipermainkan!” tutup Hazam.
TIM REDAKSI
DPD LBH PETA SUMATERA SELATAN
