Sriwijaya Terkini – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dari pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2022-2024.
“Uang yang diterima SDW diduga komitmen fee atas pengadaan proyek,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Budi menyatakan penyidik akan mendalami temuan tersebut. Ia berjanji akan memberikan info terkini soal proses penyidikan terkait dengan Sudewo tersebut.
Dia mengatakan bahwa para penyidik segera memanggil Sudewo untuk diperiksa keterlibatannya dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api ini. Namun, Budi belum dapat memastikan kapan Bupati Pati itu akan dipanggil KPK.
Adapun Sudewo pernah menjabat sebagai anggota DPR selama dua periode, yakni 2009-2013 dan periode 2019-2024. Dia pernah disinggung oleh eks Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto di persidangan pada 16 November 2023.
Kala itu, Dion yang menjadi terpidana dalam kasus suap DJKA ini menyebut tujuh nama yang bisa membantu mendapatkan proyek di DJKA, salah satu nama yang disebut adalah Sudewo yang saat itu masih menjabat sebagai anggota parlemen.
Dalam kasus suap di DJKA ini, KPK telah menahan empat tersangka yaitu Hardho, Edi Purnomo, Budi Prasetiyo, serta Risna Sutriyanto. Mereka adalah ketua kelompok kerja (pokja) dalam proyek tersebut.
Asep menjelaskan bahwa para ketua pokja ini berperan penting dalam mengatur perusahaan pemenang lelang. Mereka diduga membocorkan harga perkiraan sendiri (HPS) dari setiap paket proyek kepada perusahaan yang telah mereka pilih. Dengan begitu, perusahaan tersebut bisa mengajukan penawaran yang lebih rendah dan dipastikan memenangkan lelang. Sebagai imbalannya, para tersangka menerima fee.
Menurut Asep, dalam perakara ini Hardho bertugas mengurus paket peningkatan jalur kereta api di wilayah Lampegan-Cianjur (2022-2023). Sedangkan Edi Purnomo mengurus perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra (2022).
Adapun Budi Prasetiyo mengurus pemilihan penyedia jasa untuk pembangunan Jalur Ganda KA Elevated antara Solo Balapan-Kadipiro (2022-2024) dan sejumlah proyek di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Semarang. Sementara Risna menyediakan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan-Kadipiro.
Kasus ini masih terus dikembangkan oleh KPK untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.
Sumber : tempo.co
