// Jangan Sampai Anggaran Kecil Tapi Dapat Temuan BPK //
Lubuk Linggau – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, meminta Pemerintah Kota Lubuk Linggau tetap mempertahankan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun menghadapi penurunan anggaran yang cukup besar.
Pernyataan ini disampaikan Fauzi saat acara sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Cinema Hall Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin (4/5/2026).
Menurut Fauzi, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2026 jumlah tersebut turun drastis menjadi hampir 800 miliar rupiah. Ia menekankan bahwa pemotongan anggaran yang signifikan ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang semakin cermat dan tepat sasaran.
“Setiap tahun pemerintah daerah harus terus belajar menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Saya berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau tetap mendapatkan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan,” ujar Fauzi.
Ia juga mengingatkan agar efisiensi anggaran yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru. Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami sepenuhnya materi yang akan disampaikan oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jangan sampai anggarannya sudah kecil, tapi masih mendapatkan temuan dari BPK. Hal ini harus dipahami dengan baik oleh seluruh kepala OPD,” tegasnya.
Dimoment yang sama, Fauzi menggarisbawahi pentingnya penyesuaian ritme kerja di tengah keterbukaan informasi yang semakin luas. Ia mencontohkan, Presiden Prabowo Subianto pernah menekankan bahwa lembaga pengawas keuangan pun harus terus belajar dan mengikuti perkembangan zaman.
“Masukan dari masyarakat di media sosial atau kelompok diskusi kini kerap menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, cara kerja birokrasi harus berubah agar tetap relevan dan akuntabel,” tutupnya. (SAw)
