Lubuk Linggau (Sriwijaya Terkini) – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) cabang Lubuk Linggau menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam insiden viral penabrakan seorang pengemudi ojek online oleh aparat kepolisian saat pengamanan massa aksi. Peristiwa ini tidak hanya memunculkan luka bagi korban dan keluarganya, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat luas yang menuntut Polri bekerja secara profesional dan humanis, Kamis (28/08/2025).
Direktur LKBHMI Lubuk Linggau, Reza febriansyah menegaskan bahwa insiden tersebut menunjukkan lemahnya aspek kehati-hatian aparat di lapangan. Dalam konteks negara hukum, tindakan yang merugikan masyarakat ,kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa.
“Kejadian ini jelas tidak bisa ditoleransi. Polisi seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan pemberi rasa aman bagi masyarakat. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya — seorang tukang ojol yang malah menjadi korban kelalaian aparat. Kami mendesak Polri untuk mengusut insiden ini secara transparan dan akuntabel, serta memastikan ada pertanggungjawaban hukum yang jelas,” tegas (Reza febriansyah ).
Menurut LKBHMI, pola pengamanan aksi yang dilakukan aparat kerap kali masih menampilkan wajah represif dan minim pendekatan humanis. Padahal, dalam sistem demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara yang harus dihormati, sementara aparat memiliki kewajiban untuk mengawal jalannya aksi dengan mengedepankan prinsip persuasif.
“Insiden ini menjadi bukti nyata bahwa Polri perlu segera mengevaluasi mekanisme pengamanan aksi. Jangan sampai pola pengamanan yang salah kaprah terus berulang dan kembali menelan korban dari masyarakat. Negara tidak boleh abai. Keselamatan rakyat adalah harga mati,” tambah Reza febriansyah
LKBHMI cabang Lubuk Linggau juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Publik yang menyaksikan peristiwa ini melalui media sosial menjadi semakin resah dan mempertanyakan integritas Polri sebagai aparat penegak hukum. Apalagi peristiwa ini telah viral dan memicu diskursus luas di ruang publik.
“Kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin tergerus apabila peristiwa ini tidak ditangani secara serius. Karena itu, kami meminta pimpinan Polri memberikan klarifikasi resmi, mengusut tuntas, dan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti lalai. Hal ini penting agar publik tidak merasa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ujar Reza febriansyah.
