Alaku
Alaku
Alaku

DPP Gema Silampari Desak Cabut Izin dan Tangkap Pemilik Yayasan Rehabilitasi Karunia Insani Lubuklinggau

// Dugaan Pungli dan Penganiayaan

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gema Silampari mengecam keras dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta tindak pidana kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di lingkungan Yayasan Rehabilitasi Swasta Karunia Insani, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pihak organisasi mendesak instansi berwenang segera mencabut izin operasional yayasan tersebut dan menangkap pihak pengelola maupun pemilik yayasan untuk diproses secara hukum.

Sikap tegas ini merespons mencuatnya kasus dugaan penganiayaan terhadap salah seorang pasien rehabilitasi berinisial Reki Saputra (35), warga STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, yang diduga terjadi pada 25 Oktober 2026 di Rumah Rehab Swasta Karunia Insan Lubuklinggau. Berdasarkan keterangan korban yang beredar di publik, aksi kekerasan tersebut bahkan diduga turut melibatkan oknum anggota kepolisian aktif yang kebetulan juga berstatus sebagai peserta rehabilitasi di tempat yang sama.

Selain dugaan kekerasan fisik, DPP Gema Silampari juga menyoroti indikasi adanya praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan pasien dan keluarga di dalam yayasan rehabilitasi tersebut. Lembaga rehabilitasi yang seharusnya menjadi tempat pemulihan medis dan sosial justru diduga berubah menjadi ruang praktik kekerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Menyikapi persoalan serius ini, DPP Gema Silampari menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Penangkapan dan Proses Hukum Pemilik Yayasan: Meminta Kapolres Lubuklinggau dan Kapolda Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas laporan polisi bernomor STTLP/B/409/X/2026/SPKT POLRES LUBUKLINGGAU/POLDA SUMSEL terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan (Pasal 626 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP), serta segera menangkap dan memeriksa pemilik maupun penanggung jawab Yayasan Rehabilitasi Karunia Insani atas dugaan kelalaian, pembiaran kekerasan, dan praktik pungli.

2. Usut Keterlibatan Oknum Aparat Secara Transparan: Mendesak Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumsel untuk turun tangan menyelidiki pengakuan korban mengenai dugaan keterlibatan oknum polisi aktif dalam insiden penganiayaan tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.

3. Cabut Izin Operasional Yayasan: Mendesak Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk segera melakukan audit investigatif dan mencabut izin operasional Yayasan Rehabilitasi Karunia Insani karena dinilai gagal menjamin keselamatan dan hak asasi pasien rehabilitasi.

4. Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi: Meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan penuh kepada korban (Reki Saputra) beserta keluarganya dari segala bentuk intimidasi selama proses hukum berjalan.

DPP Gema Silampari menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat pusat di Jakarta apabila penanganan di daerah berjalan lamban atau tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat Bumi Silampari. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *