Oleh : Pranata Meksiko
Sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di ujung Sumatera, yakni Kota Lubuk Linggau, tentu saya melihat Indonesia hanya dari lakonan para elite lewat berita-berita nasional. Kemerdekaan Indonesia yang menginjak usia ke-80 tahun kali ini, nampak sekali khusus diberikan kepada mereka sang petinggi negeri. Lebih khusus lagi, untuk mereka para koruptor.
Secara pribadi, sebagai anak yang terlahir dari seorang petani, saya selalu bangga dengan lantang menyampaikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Sebab orang tua saya, tidak lagi membagi hasil tani dengan pemerintah, seperti yang sering diceritakan dalam sejarah yang saya pelajari saat sekolah.
Namun, kemerdekaan yang usianya sudah semakin renta ini, nampak semakin aneh saja. Bagi saya, kemerdekaan ini lebih mirip penjajahan gaya baru. Memang, rakyat tidak berbagi hasil lagi, namun hasil rakyat dicekik, diperas dan dipajaki setinggi langit. Merdeka tapi Aneh bukan?
Lebih ironis lagi, kali ini kemerdekaan terasa lebih nyata bagi para koruptor, ketimbang bagi rakyat kecil.
Rakyat sempat berontak, menunjukkan people power mereka, namun sementara itu terjadi di Pati, Jawa Tengah saja. Di tingkat pusat nampaknya belum ada gerakan kesana. Semua tengah terlena menikmati hidangan jabatan yang disiapkan oleh penguasa. Mereka tengah sibuk mempertahankan posisi, entah itu jadi Menteri, Wakil Menteri, Dirut BUMN dan banyak lagi hidangan jabatan lainnya.
Dua peristiwa terbaru dan masih hangat, yakni remisi bagi Setya Novanto dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto, seperti menjadi simbol betapa kemerdekaan, justru lebih mudah diberikan kepada mereka yang merampas hak rakyat.
Remisi untuk Setya Novanto misalnya, sang ikon gelap korupsi kelas kakap di negeri ini. Hukuman panjang yang dijatuhkan kepadanya, seharusnya menjadi pengingat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Namun akhirnya, remisi demi remisi membuat vonis yang berat itu terasa jauh lebih ringan. Di mata publik, pemberian keringanan hukuman ini justru seperti tamparan keras, serta bukti nyata bahwa hukum tidak lagi menjadi panglima, melainkan alat kompromi bagi mereka yang punya kekuasaan dan jaringan.
Setali tiga uang dengan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto. Selama saya menjadi mahasiswa hukum, saya lebih memahami bahwa Amnesti biasanya diberikan kepada tahanan politik atau kasus luar biasa yang menyangkut kepentingan bangsa. Lantas apa yang dilakukan Hasto untuk kepentingan bangsa ini dalam kasusnya?
Ketika seorang politisi yang terjerat kasus mendapat fasilitas semacam ini, publik tentu bertanya-tanya, apakah amnesti masih dijalankan sesuai filosofi awalnya, atau sudah berubah menjadi karpet merah bagi elite yang sedang tersandung hukum.
Belum lagi soal otak-atik aturan yang pernah terjadi di MK, sampai-sampai anak Presiden bisa maju Cawapres dengan dipaksakan mengubah aturan. Oh negeriku. Begitu terasa kan, Merdeka Tapi Aneh.
Semua itu akan terasa sangat kontras, jika persoalan hukum tengah menoleh ke rakyat biasa. Keadilan saja susah dicari, apalagi berharap mendapatkan fasilitas hukum mewah. Contoh nyata, banyak narapidana kecil, entah pencuri ayam, pencuri buah, atau mereka yang terjerat karena faktor kemiskinan, justru harus menjalani hukuman penuh tanpa fasilitas istimewa.
Bahkan belum lama ini saja, rakyat kecil yang merasa terancam malah laporannya diabaikan oleh polisi, yakni Dea Permata Karisma (27), gadis muda yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Desa Jatimekar, Jawa Barat. Dirinya sudah melapor bahwa tengah diteror, lantas diabaikan penegak hukum. Akibatnya fatal, gadis ini meregang nyawa. Kontras bukan?
Kemerdekaan kali ini, begitu banyak kejadian janggal yang memperlihatkan bahwa negara seolah lebih murah hati pada koruptor miliaran rupiah, lebih berpihak kepada mereka pemangku kepentingan, serta bisa diatur oleh kekuasaan. Semua itu terasa timpang, jika hukum mengarah pada mereka yang hanya berjuang untuk bertahan hidup.
Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Merdeka!!! Meski Aneh.
