Beranda HUKUM Mediasi Tidak Hasilkan Mupakat, Warga Kembali Portal Hauling Road PT Gorby Putra...

Mediasi Tidak Hasilkan Mupakat, Warga Kembali Portal Hauling Road PT Gorby Putra Utama

60
0

MURATARA,Sriwijayaterkini.com –

Mediasi sengketa lahan antara Masyarakat Desa BM II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara dengan PT Gorby Putra Utama (PT GPU) yang difasilitasi Pemkab Musi Rawas Utara (Muratara) gagal hasilkan kata sepakat, masyarakat akan Portal kembali Hauling Road  PT GPU, Selasa (14/1/2020).

Dalam pertemuan yang digelar untuk membahas persoalan lahan milik Suardi merupakan orang tua kandung dari Mulyadi yang diduga digunakan perusahaan sebagai hauling road PT.Gorby Putra Utama.

Sedangkan, Dalam mediasi dipimpin langsung oleh Asisten I Pemkab Muratara Susianto Tunut dalam pertemuan di Pemkab Muratara belum ada kata sepakat antar kedua bela pihak antara Masyarakat dan Perusahaan PT.Gorby.

“Karena pihak PT.Gorby masih bertahan, maka solusi yang kita tawarkan jika memang PT.Gorby merasa itu lahannya kita ajak untuk ukur ulang mereka menolak dan ini pertanyaan bagi kita,”kata pemilik lahan Mulyadi melalui Kuasa Hukumnya Edwar Antoni kepada Wartawan usai mediasi.

Menurut advokat kondang di Bumi Silampari Edwar Antoni yang biasa disapa Edo tersebut, dalam pertemuan hari ini sebenarnya pihaknya mencari solusi yang baik, makanya kliennya mempertahankan hak pribadinya sebagai warga Negara Indonesia yang diatur pada pasal 28 huruf g tentang hak privasi.

Lanjutnya ia mengatakan, bahwa dilindungi Undang-undang (UU) Hak Azazi Manusia (HAM), bahwa HAM itu diatas undang-undang dan segalanya dari segala alasan yang diberikan pihak PT.Gorby tentang Undang-undang khusus pertambangan itu tidak meniadakan. dan hal yang lebih tinggi itu UU pada pasal 28 hurup G tentang hak privasi dan hak pribadi termasuk UU perlindungan HAM.

Sebenarnya ia menjelaskan, permasalahan ini sepeleh jika PT. Gorby berpikir bahwa ini adalah hak individu yang harus dihormati sebagai UU Negara Republik Indonesia tidak ada undang-undang yang lebih tinggi selain uu 1945, padal pasal 28 huruf g itu menjelaskan tentang hak privasi.

“Dan ini juga melanggar pasal 385 KUHP tentang melewati tanah orang tanpa izin nah ini pokok permasalannya,”Tegas.

Namun nyatanya masih ada perbedaan pendapat antara pihaknya dan pihak PT.Gorby. ia mengharapkan di kemudian hari ada penyelesaian yang lebih bijak dan ia harap PT.Gorby juga tidak memaksakan diri, karena memang dia Kapitalisme dan mempunyai banyak logistik untuk menekan masyarakat. Dan juga diharapkan ini bisa duduk bersama-sama.

“Tentunya kita akan kembali melakukan Pemortalan karena tidak ada itikad baik dari PT.Gorby,”Ungkapnya.

Sebagai pemilik lahan yang sah dan sudah memberikan kebijaksanaan dan kemudahan kepada Pihak perusahaan untuk menggunakan lahan milik kliennya tersebut sebagai jalan untuk mengangkut hasil tambang batubara.

Tapi pada kenyataannya janji-janji yang ditawarkan secara lisan oleh pihak perusahaan kepada kliennya pada saat rapat hanyalah omong kosong belaka dan lebih parahnya lagi tanpa ada pemberitahuan kepada kliennya sebagai pemilik lahan yang sah, pihak perusahaan membiarkan perusahaan-perusahaan lain untuk mengangkut hasil tambang melewati dan melalui jalan yang ada di lahan kliennya.

Sementara Pihak PT.Gorby melalui Legalnya Gabril mengatakan Mediasi yang dipasilitasi oleh pihak Pemda Kabupaten Muratara tidak menemui titik terang dan ia tetap berprinsip bahwa pihaknya sudah menganti rugi terhadap saudara Suwardi orang tua kandung dari Mulyadi dan itu sudah clear.

Lanjutnya, Mengenai tuntutan dari pihak Suwardi orang tua dari Mulyadi yang minta agar lahan itu diganti, sudah tentu tidak dapat penuhi, Karena pihaknya berprinsip bahwa itu sudah selesai. Kalau tidak merasa puas silakan tuntut ke Pengadilan dan kalau itu harus ada pengukuran ulang serahkan hasil keputusan dari pengadilan atau Pemeriksaan Setempat dan gunakanlah langkah hukum.

“Jadi jangan sedikit-dikit Portal dan itu tidak benar seperti itu,”Katanya.

Kalau tidak puas menurut ia menambahkan, silahkankan ada lembaga dan terus terang PT.Gorby itu adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja yang punya tanah itu Negara, suatu saat setelah selesai itu akan kembali kepada Negara.

Jadi jangan berprinsip hanya di PT.Gorby itu bukan hanya pemegang IUP, tapi yang punya tanah adalah Negara tapi dikelolah oleh PT.Gorby yang punya kredibilitasi Tambang.

“Perlu diketahui bahwa batu bara itu merupakan objek pital setelah minyak dan ini berkaitan dengan masalah di Jawa Timur untuk suplay PLTU di Jawa Timur,”Pungkasnya.(Hamkam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here